Perjalanan Dinas Luar Negeri


Penanya :

Joko

Pertanyaan :

  1. Terdapat perintah perjalanan dinas dari Menteri yang menugaskan orang luar (asing) untuk membantu proses neosiasi, tempat kedudukan misalnya darri Turki diperintah ke Sydney namun perjalanan orang asing tersebut didampingi oleh pejabat dan pegawai kami yang berangkat dari Jakarta, pembayaran biaya tiket, akomodasi dan lumpsum disampaikan oleh pendamping (bukti ticket, boarding pas dan kuitasi akomodasi ada), bagaimana mekanisme pengajuan nya agar tidak menjadi masalah dikemudian harinya?
  2. Perjalanan Dinas pejabat dan pegawai ke luar negeri dan lama perjalanan melebih 8 jam, sesuai SBU 2013 terdapat klausul diperkenankan untuk di upgrade dari ekonomi ke Bisnis (penerbangan), bolehkan demikian (catatan : di POK Revisi telah tersedia anggarannya)

Jawaban :

  1. Mekanisme pertanggungjawaban perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah (at cost)
  2. Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas PMK No.97/PMK/05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a butir 3) disebutkan bahwa  Klasifikasi Published diberikan untuk Golongan C dan D dan apabila lama perjalanannya melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), dapat diberkan Klasifiaksi Business/tarif bisnis.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.