Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Dana Hibah


Penanya :

Laura Desilina

Pertanyaan :

Berdasarkan Permendagri No. 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pasal 19 ayat 2 “Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dana hibah kegiatan pemilihan yang diterima oleh KPU
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi/ Panwas Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan APBN”, mengingat Satker kami akan mengelola dana Pemilu untuk 20 Kecamatan, 126 Kelurahan, maka apakah diperkenankan dengan alasan beban kerja yang berat, diangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam Satker KPU tersebut? Demikian, mohon penjelasannya karena kami sudah memasuki tahapan Pilkada 2015 ini, terimakasih

Jawaban :
Pengangkatan BPP adalah dengan pertimbangan salah satunya adalah beratnya beban kerja BP. Dalam hal ini, penilaian perlunya diangkat BPP dan pengangkatan BPP diserahkan sepenuhnya kepada Kepala Satker masing-masing.

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.