Kode rekening Narasumber Serta Pertanggungjawabannya


Penanya :

Khairuddin

Pertanyaan :

Yth. Bapak/Ibu , Saya ingin menanyakan mengenai permasalahan kode rekening untuk tenaga ahli dan narasumber yang sama dan perlakuannya. Dalam ketentuan dari Kementrian Dalam Negeri disebutkan bahwa untuk tenaga ahli dan narasumber dikategorikan sebagai belanja barang dan jasa dan mengikuti Perpres No 54 tahun 2010. Untuk jasa tenaga ahli dimungkinkan untuk mengikuti Perpres tersebut karena karena dalam Perpres dapat dikategorikan dalam belanja jasa konsultasi dan jelas mengenai aturannya.
Namun, pertanyaan saya adalah apakah untuk narasumber dapat mengikuti Perpres tersebut padahal sebagai mana kita tahu bahwa narasumber itu ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan secara langsung dan tidak memerlukan surat perintah kerja (SPK)?? dan bagaimana pertanggungjawabannya jika menggunakan Perpres tersebut?
Apakah jika dari segi konsep tenaga ahli dan narasumber itu berbeda, dapatkan kode rekening itu dipisah? Mohon penjelasannya beserta aturan yang melandasinya. Terima kasih
Jawaban :

Ketentuan mengenai kode rekening untuk tenaga ahli dan narasumber yang anggaran bersumber dari APBD agar disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri selaku Pembina Keuangan Daerah