Standar Perjalanan Dinas


Penanya :

Endah Murtiningrum

Pertanyaan :

Sesuai permendagri 52 tahun 2015 dinyatakan bahwa untuk perjalanan dinas akan diatur dalam ketentuan lebih lanjut. Sampai saat ini tidak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut untuk pemerintah daerah, karena terdapat konflik politik antara pemerintah daerah dengan legislatif. Jika telah ada standar kemampuan daerah, peraturannya nomor berapa. Terimakasih
Jawaban :

Pada prinsipnya pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan APBD termasuk kegiatan perjalanan dinas yang dibiayai oleh APBD menjadi domain dari Kementerian Dalam Negeri. Namun demikian berkaitan dengan pelaksanaan perjalanan dinas yang dibiayai oleh APBD, apabila terdapat kekosongan dalam pengaturannya, Perjalanan Dinas yang dibiayai dengan APBD dapat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap. Hal tersebut sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.32/910/SJ tanggal 22 Februari 2013 hal Penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2013 yang didalamnya antara lain merujuk kepada surat Menteri Keuangan S-529/MK.05/2012 tanggal 23 Juli 2012 Hal Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia, yang menyatakan bahwa prinsip dan pemberlakuan pelaksanaan perjalanan dinas ditetapkan secara seragam di seluruh Indonesia, baik atas beban APBN maupun APBD.