Pemotongan Gaji Sebesar 50 % bagi ASN yang Melaksanakan Tugas Belajar Luar Negeri


Penanya :

Rachmad Anres Dongoran

Pertanyaan :

Yth. Bapak Ibu Perbendaharaan ; di Jakarta , Saya adalah seorang ASN yang melaksanakan tugas belajar luar negeri di Taiwan sejak September 2015. Saya mendapatkan pemotongan gaji sebesar 50 % sejak September 2015. Biaya tugas belajar saya sepenuhnya bersumber dari Lembaga Internasional, Tzu Chi Foundation, bukan dari Pemerintah Indonesia , Saya mendapatkan informasi bahwa pemotongan gaji sebesar 50 % diberlakukan kepada ASN yang masih berstatus lajang atau bukan kepala keluarga atau penanggung
Namun saya juga memperoleh informasi bahwa ada teman saya yang juga ASN dan sedang melaksanakan tugas belajar di Eropa, juga dana dari Lembaga di Erpa, juga dengan status lajang dan bukan penanggung utama keluarga, kepadanya tidak dilakukan pemotongan gaji sebesar 50 %.
Uniknya, pemotongan gaji 50 % ini tidak diberlakukan kepada ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar di dalam negeri, meskipun dalam status lajang dan bukan penanggung utama keluarga. Pemotongan ini tidak dilakukan baik dana bersumber dari pemerintah maupun dari lembaga swasta
Saya sudah berusaha membaca perturan-peraturan terkait dengan ini. saya sudah membaca dua peraturan yang sudah cukup lama yaitu Peraturan Presiden No 12 tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Beladjar, Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksana tentang Pemberian Tugas Beladjar di Dalam dan Luar negeri, namun saya tidak bisa menemukan pertimbangan apa yang menyebabkan pemotongan gaji sebesar 50 %.
Saya sendiri tidak mendapatkan tunjangan belajar seperti yang disebutkan dalam kedua peraturan tersebut karena memang pembiayaan tugas belajar saya sepenuhnya berasal dari lembaga luar. Tetapi yang saya masih bingung adalah bagaimana mungkin pemerintah melakukan pemotongan gaji sebesar 50 %.
Seandainya pun dibandingkan dengan peserta tugas belajar di dalam negeri yang secara logika dengan biaya hidup yang lebih rendah, namun pemotongan ini justru diberlakukan bagi peserta tugas belajar luar negeri. Saya sudah mencoba bertanya kepada Tata Usaha dan Bagian Kepegawaian di Unit Kerja BPOM di Jambi. Tetapi mereka menyarankan untuk menanyakan ke Kemenkeu. Saya sudah mencoba menyampaikan secara tertulis namun mendapat jawaban untuk menanyakan hal ini ke Kemenpan RB. Saya juga sudah menanyakan hal ini sebanyak dua kali kepada Kemenpan RB namun tidak mendapat jawaban., Saya berharap diberikan penjelasan mengenai pemotongan gaji sebesar 50% ini.Saya mengucapkan terima kasih. Salam dan Hormat Saya, Rachmad Anres Dongoran ranresdongoran@gmail.com
Jawaban :

Pemberian tugas belajar kepada ASN/PNS masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 dan Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961.  Berdasarkan Pepres Nomor 12 Tahun 1961 Pasal 7 dinyatakan bahwa Gaji aktif pegawai pelajar di luar negeri dibayarkan sampai tanggal keberangkatan ketempat belajar dan tunjangan belajar serta uang bantuan untuk keluarganya dibayarkan mulai tanggal keberangkatannya.  Dalam Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 Pasal 3 dan 4 diatur bahwa uang bantuan keluarga pegawai pelajar yang mendapat tugas belajar di luar negeri berjumlah 100% dari gaji bersih pegawai pelajar bersangkutan, sedangkan bagi pegawai pelajar bujangan atau yang kawin tetapi tidak menjadi pencari nafkah keluarga berjumlah 50% dari gaji bersih.  Berdasarkan ketentuan tersebut, bagi pegawai pelajar yang mendapatkan tugas belajar di luar negeri pembayaran gajinya dihentikan sejak keberangkatan , namun kepada yang bersangkutan dibayarkan uang bantuan keluarga yang besarnya sejumlah 50% dari gaji bersih bagi yang bujangan atau yang kawin tetapi tidak menjadi pencari nafkah keluarga.