Balai Besar KSDA Jawa Barat

Penanya :

Ruhiat

Pertanyaan :

Pada Tahun 2009 Satker kami ada kerjasama dengan Mitra Kerja  untuk jangka waktu 2009-2014 dan berimlipkasi adanya hibah berupa barang dan jasa. Pada Tahun 2013 kami ajukan registrasi hibah ke DJPU dan telah terbit dengan nilai sesuai Berita Acara Barang dan Jasa dari Mitra Kerja Kami dan sudah dterbitkan MPHL BJS dan Pengesahannya.
Pada Tahun 2014 Mitra Kerja kami menginginkan hibah yang mereka berikan berubah dari barang dan jasa menjadi hibah uang dengan jumlah nilai sisa dari barang dan jasa yang telah diberikan..
Terkait perubahan bentuk hibah dari barang dan jasa menjadi hibah uang pada tahun 2014, apakah kami harus mengajukan registrasi kembali? Terima kasih

Baca lebih lanjut

Selisih Belanja Modal Pada Lap. SAKUN dengan LRA dan LAK

Penanya :

Seksi Vera KPPN Lhokseumawe

Pertanyaan :

Yth. Tim helpdesk APK, KPPN Lhokseunmawe telah menerbitkan MPHL-BJS sesuai PER-80/PB/2011 lampiran VI,disebutkan bahwa penerbitan MPHL-BJS penomorannya tidak diisi kode bank. namun di aplikasi Vera terkena validasi merah atas pengecekan kode bank sesuai referensi. Sehingga menimbulkan selisih sebesar Nilai MPHL-BJS yang diterbitkan KPPN Lhokseumawe pada Laporan SAKUN VS LRA dan LAK. mohon petunjuknya, terima kasih

Baca lebih lanjut

Pengesahan Penerimaah Hibah Langsung Bentuk Uang

Penanya :

Veraki KPPN Ketapang

Pertanyaan :

Satker Politeknik Negeri Ketapang (130657) ditetapkan sebagai Satker dan memperoleh DIPA pada bulan September 2014. Satker tersebut sebelumnya berstatus sebagai Yayasan Swasta. Pada Awal tahun 2014, saat masih berstatus sebagai yayasan memperoleh Hibah dari Pemda. Perjanjian Hibah ditandatangani bulan Januari 2014 untuk satu tahun dan pencairannya secara triwulan.
Atas Hibah Langsung bentuk uang yang diterima sebelum berstatus sebagai Satker apakah Satker tersebut tetap wajib melakukan pengesahan hibah langsung dan yang dimintakan pengesahannya apakah seluruh hibah yang diterima sesuai perjanjian hibah atau hanya sebesar hibah yang diterima pada saat telah berstatus sebagai satker.

Baca lebih lanjut

SP3HL-BJS

Penanya : Des Dhoni Wiastanto

Pertanyaan :

Dalam PMK 191/2011 mengenai mekanisme pengelolaan hibah disebutkan bahwa salah satu lampiran MPHL BJS untuk disahkan oleh KPPN adalah SP3HL BJS. Namun di aplikasi SPM sepertinya tidak diakomodasi. Mohon bantuannya jika memang perlu dibuat manual, sekiranya ada format yang dapat kami rujuk. Terima kasih

Baca lebih lanjut