Penanya :
Heri Sadewo
Pertanyaan :
Dalam Struktur Kasatker dibantu oleh Asisten, dan dibawah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dibantu oleh Kaur (Kepala Urusan), jadi apakah Asisten dan Kaur berhak mendapatkan honorarium kegiatan?Jika ya Asisten ditetapkan dengan nilai pagu anggaran DIPA dan Kaur ditetapkan berdasarkan pagu anggaran PPK?mohon informasinya.
Penanya :
Rahmat NW
Pertanyaan :
Yth. Tim APK Kemenkeu, saat ini kami ada perubahan numenklator penambahan UPT dengan DIPA yang berbeda, rencana akan menambah 1 orang PP SPM pada UPT tersebut. sesuai dengan PP 45 / 2013 untuk satu orang KPA hanya ditetapkan satu PPSPM. pertanyaannya, bagaimana jika kami memiliki 2 PPSPM dengan 1 KPA, dengan DIPA yang berbeda?
Penanya :
Lexy Suek
Pertanyaan :
Apakah penunjukkan KPA atas usul PA harus diikutkan dengan pembagian anggaran yang terdapat dalam sebuah DPA?
Penanya :
Wahyu
Pertanyaan :
Apakah pejabat penerima hasil pekerjaan termasuk pengelola keuangan negara?,karena mempunyai tupoksi untuk memeriksa hasil pekerjaan dari pejabat pengadaan maupun PPK. Terimaksih atas jawabannya
Penanya :
Dadang Gani
Pertanyaan :
Assalamualaikum Helpdesk , KPPN Bogor menolak pengajuan SPM untuk Honorarium Pengelola Anggaran (termasuk PNBP dan SAI, BMN) karena SK besarnya Honor dari PPK bukan dari KPA, Apakah PPK berwenang untuk membuat SK PPK tentang besar nya honorarium Pengelola Anggaran, atau memang harus KPA ?
Tahun tahun sebelum nya memang KPA yang membuat SK tapi Tahun ini PPK yang membuat SK besaran honornya. Mohon penjelasan
Baca lebih lanjut
Penanya :
Ahmad Zaini
Pertanyaan :
Yth admin….sy ingin menanyakan apakah PPK boleh dirangkap oleh satu orang pada satu skpd dimana dipa nya terdiri dari 2 eselon satu yang bebeda dalam satu kementerian (Dipa apbn ditjen PSP dan Ditjen Perkebunan) dan bagaimana dengan pembayaran honor nya…apakah sesuai dengan jumlah dipa atau hanya dibayar pada salah satu dipa saja….terimakasih.
Tanya Jawab Akuntansi Pemerintahan 