Penanya :
BACHTIAR
Pertanyaan :
Terkait ketentuan pada PMK 164/PMK.05/2015, mohon penjelasan apabila seorang pejabat melakukan perjalanan dinas ke Singapura. Bertolak dari Jakarta pukul 10.00 dan tiba di Singapura pukul 11.30 hari yang sama. Berdasarkan lamanya waktu perjalanan ybs diberikan 40%, namun begitu tiba ybs faktanya harus menginap di hotel. Apakah dapat diberikan uang harian penuh agar hak2 ybs tidak dirugikan khususnya untuk membayar biaya penginapan. Demikian, terima kasih
Penanya :
Aan
Pertanyaan :
Yth. Help Desk . Apakah untuk perjalanan ke luar negeri dalam rangka studi banding diskusi dan benchmarking ke salah satu penerbit jurnal internasional tidak masuk ke dalam BOPTN? kalau ada masuk mak/akun yang mana? katanya utk akun 524219 itu hanya untuk perjalanan luar kota saja . Terima kasih
Penanya :
Suwarno
Pertanyaan :
Yth. Admin . Mohon penjelasan terkait pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas luar negeri, komponen apa saja yang dibayarkan secara riil dan komponen apa saja yang dibayarkan secara atcost. Misal apakah untuk biaya transportnya dibayarkan secara atcost, uang harian lumpsum seperti perjalanan dinas dalam negeri? Terima kasih
Penanya :
Tony Wibawa
Pertanyaan :
Yth. Helpdesk 1. Untuk perjalanan dinas luar negeri, uang harian dibayarkan dengan kurs apbn/apbn-p atau kurs berjalan? 2. Untuk perjalanan dinas pindah (mutasi), uang harian dan lumpsum barang pindahan dibayarkan dengan kurs apbn/apbn-p atau kurs berjalan? dasar aturan dapat dibaca dimana?
Penanya: Cakra Warta
Pertanyaan:
Saya bekerja di Kementerian Luar Negeri. Terdapat kebiasaan bahwa jika saat mutasi ke luar negeri dengan anak di bawah 6 tahun, pegawai diperkenankan membawa pengasuh dengan tiket dibiayai negara. Namun, jika saat penugasan di luar negeri tersebut si anak bertambah usianya dan melewati usia 6 tahun, maka saat kepulangan pengasuh tsb tidak diberikan tiket utk kepulangannya. Akan tetapi jika melihat Peraturan Menkeu No 97/pmk.05/2010 Pasal 12 ayat 3 berbunyi: Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang pada saat berangkat untuk melaksanakan perjalanan dinas pindah membawa anak yang masih berusia dibawah 6 (enam) tahun diperkenankan pula untuk membawa 1 (satu) orang nurse/pengasuh anak atas biaya negara.
Selanjutnya pada Pasal 20 huruf e dijabarkan isi pasal 12 di atas: Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan biaya-biaya sebagai berikut: Biaya transportasi keberangkatan dan pemulangan bagi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) sesuai klasifikasi kelas Moda Transportasi terendah yang digunakan oleh Pejabat Negara/Pegawai Negeri pembawa. Menurut saya pasal ini menjabarkan individu yang disebut dalam pasal 12 ayat 3 ditanggung biaya keberangkatan dan pemulangannya.
Pemahaman saya, jika saat berangkat pejabat dimaksud diperbolehkan membawa nurse/pengasuh atas tanggungan negara karena memiliki anak di bawah 6 tahun, maka saat kepulangannya, negara juga menangggung biaya transportasinya tanpa lagi memandang usia si anak, karena di pasal 20 huruf e tersebut sama sekali tidak menyinggung usia anak.
Jadi, pertanyaan saya, apabila pengasuh saat berangkat biaya transportasinya dibiayai negara karena anak berusia di bawah 6 tahun, apakah negara bertangungjawab untuk tiket kepulangannya ketika anak saya telah lewat 6 tahun atau tidak?
Terimakasih Baca lebih lanjut
Tanya Jawab Akuntansi Pemerintahan 